Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Widiyanti, menjadi sorotan publik setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan nilai evaluasi kinerja sebesar 50. Penilaian yang tergolong rendah ini disampaikan dalam rapat kerja komisi terkait di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada awal pekan ini, memicu berbagai spekulasi mengenai masa depan sektor pariwisata nasional. Keputusan mengejutkan ini sontak menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pelaku industri dan masyarakat luas mengenai efektivitas kepemimpinan di sektor yang krusial bagi perekonomian Indonesia.
Latar Belakang: Mandat Berat di Sektor Vital
Evaluasi kinerja kementerian dan lembaga negara oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan bagian integral dari fungsi pengawasan legislatif. Setiap tahun, komisi-komisi terkait di DPR RI secara rutin memanggil para menteri untuk memaparkan capaian, tantangan, dan rencana strategis mereka. Sektor pariwisata, yang berada di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), adalah salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, menyumbang signifikan terhadap PDB dan penciptaan lapangan kerja.
Sejak ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Widiyanti mengemban mandat besar untuk mempercepat pemulihan sektor ini pascapandemi COVID-19. Target ambisius telah ditetapkan, termasuk mencapai 8,5 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan menggerakkan 1,4 miliar pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) pada tahun fiskal 2024. Selain itu, Kemenparekraf juga ditugaskan untuk fokus pada pengembangan lima Destinasi Super Prioritas (DSP) seperti Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang, serta mendorong digitalisasi dan keberlanjutan pariwisata.
Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata nasional memang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi ekonomi global, isu geopolitik, hingga keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah. Meski demikian, harapan publik terhadap Kemenparekraf di bawah kepemimpinan Widiyanti sangat tinggi, mengingat potensi besar Indonesia sebagai destinasi wisata dunia. Penilaian 50 dari skala 100 oleh DPR ini, menurut keterangan salah satu anggota Komisi X, H. Sudirman, menandakan "kinerja yang jauh di bawah ekspektasi dan target yang telah disepakati bersama." Angka tersebut umumnya dikategorikan sebagai "kurang memuaskan" atau bahkan "sangat kurang" dalam matriks evaluasi standar.
Perkembangan Kunci: Hujan Kritik di Rapat Kerja Komisi X
Rapat kerja antara Komisi X DPR RI dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Widiyanti pada Selasa, 12 November 2024, menjadi puncak dari serangkaian evaluasi yang telah berlangsung. Dalam sesi yang berlangsung alot tersebut, beberapa anggota dewan secara lugas menyampaikan kritik pedas terhadap kinerja kementerian. Anggota Komisi X dari Fraksi PKS, Ibu Ratna Sari, menyoroti target kunjungan wisatawan mancanegara yang dinilai "meleset jauh dari proyeksi awal." Data Kemenparekraf menunjukkan bahwa hingga kuartal ketiga tahun ini, jumlah wisman baru mencapai sekitar 6,2 juta, jauh dari target 8,5 juta.
More Read
Selain itu, penyerapan anggaran Kemenparekraf juga menjadi sorotan. Bapak Budi Santoso dari Fraksi Golkar mengungkapkan bahwa tingkat penyerapan anggaran kementerian per Oktober 2024 baru mencapai 68%, angka yang dianggap rendah dan mengindikasikan ketidakmampuan dalam eksekusi program. "Dana yang dialokasikan untuk pengembangan pariwisata harusnya bisa dimanfaatkan secara maksimal, bukan malah mengendap," tegas Budi.
Kritik lain datang dari Fraksi PDIP, melalui Bapak Chandra Wijaya, yang mempertanyakan efektivitas promosi pariwisata Indonesia di kancah internasional. Menurutnya, kampanye "Wonderful Indonesia" belum mampu bersaing secara agresif dengan negara-negara tetangga yang juga gencar menarik wisatawan. "Kita butuh strategi promosi yang lebih inovatif dan menjangkau pasar-pasar baru, tidak hanya mengandalkan pasar tradisional," ujar Chandra.
Menanggapi rentetan kritik tersebut, Menteri Widiyanti mengakui adanya tantangan besar yang dihadapi. Ia menjelaskan bahwa faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi global dan konflik geopolitik di beberapa kawasan turut memengaruhi minat perjalanan internasional. "Kami telah berupaya maksimal dengan sumber daya yang ada. Investasi yang kami lakukan, seperti pengembangan infrastruktur digital dan pelatihan SDM, adalah investasi jangka panjang yang hasilnya tidak bisa instan terlihat," jelas Widiyanti dalam pembelaannya. Ia juga menyoroti peningkatan signifikan pada pergerakan wisatawan nusantara yang telah melampaui 1,1 miliar pergerakan, menunjukkan keberhasilan dalam menggenjot pariwisata domestik.
More Read
Namun, penjelasan Widiyanti tampaknya belum cukup meyakinkan mayoritas anggota Komisi X, yang pada akhirnya secara kolektif memberikan nilai 50 untuk kinerja kementerian yang dipimpinnya. Penilaian ini, meskipun tidak mengikat secara hukum untuk pencopotan menteri, namun memiliki bobot politik yang sangat kuat dan dapat menjadi preseden bagi evaluasi di masa mendatang.
Dampak: Ancaman Reputasi dan Kepercayaan Industri
Keputusan DPR untuk memberikan nilai 50 kepada Menteri Widiyanti memiliki implikasi yang luas, tidak hanya bagi sang menteri dan kementeriannya, tetapi juga bagi seluruh ekosistem pariwisata Indonesia.
Tekanan Politik dan Reputasi
Secara langsung, penilaian ini menempatkan Menteri Widiyanti di bawah tekanan politik yang intens. Reputasinya sebagai pemimpin sektor pariwisata dipertaruhkan, dan ini bisa memengaruhi posisinya dalam kabinet, terutama menjelang tahun politik. Meskipun Presiden memiliki hak prerogatif untuk merombak kabinet, sinyal negatif dari legislatif tentu menjadi pertimbangan serius. Di internal Kemenparekraf, moral pegawai juga berpotensi menurun, meskipun Widiyanti telah menyerukan agar tetap fokus dan tidak terpengaruh.
Dampak pada Industri Pariwisata
Bagi pelaku industri pariwisata, mulai dari operator tur, perhotelan, maskapai penerbangan, hingga UMKM di destinasi wisata, penilaian ini menimbulkan kekhawatiran. Mereka bergantung pada kebijakan dan program strategis kementerian untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Jika kinerja kementerian dianggap kurang optimal, ini dapat menghambat pertumbuhan bisnis mereka. Investor, baik domestik maupun asing, juga akan mencermati situasi ini. Persepsi negatif terhadap pengelolaan sektor pariwisata dapat membuat mereka menunda atau membatalkan investasi di proyek-proyek pariwisata di Indonesia.
Citra Pariwisata Nasional
Di tingkat global, meskipun tidak secara langsung berdampak pada jumlah kunjungan, berita mengenai penilaian rendah ini dapat sedikit mengikis citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang dikelola dengan baik dan profesional. Upaya promosi “Wonderful Indonesia” yang telah dibangun bertahun-tahun membutuhkan dukungan dari manajemen yang kuat di tingkat kementerian. Potensi penurunan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola sektor ini juga menjadi risiko yang harus diwaspadai.
More Read
Apa Selanjutnya? Janji Perbaikan dan Bayangan Reshuffle
Menyusul penilaian yang mengejutkan ini, sorotan kini beralih pada langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh Menteri Widiyanti dan Kemenparekraf untuk memperbaiki kinerja dan memulihkan kepercayaan publik serta DPR.
Rencana Perbaikan Kinerja
Menteri Widiyanti dalam pernyataannya pasca-rapat kerja, menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan akselerasi program. “Kami akan segera menyusun rencana aksi yang lebih agresif, dengan fokus pada area-area yang menjadi kritik utama DPR,” ujarnya. Rencana tersebut mencakup peningkatan target kunjungan wisman melalui kampanye promosi yang lebih inovatif dan menjangkau pasar-pasar potensial baru seperti India dan Timur Tengah. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas di Destinasi Super Prioritas akan menjadi prioritas, dengan target penyelesaian beberapa proyek kunci pada pertengahan tahun depan.
Evaluasi Lanjutan dan Target Baru
DPR RI, khususnya Komisi X, telah menjadwalkan rapat kerja lanjutan dalam tiga bulan ke depan untuk memantau progres perbaikan kinerja Kemenparekraf. Anggota Komisi X, Ibu Ratna Sari, menyatakan, “Kami berharap ada laporan kemajuan yang signifikan. Penilaian 50 ini adalah peringatan keras, bukan vonis mati. Kami ingin melihat perubahan nyata.” Kementerian diharapkan dapat menunjukkan peningkatan dalam penyerapan anggaran, efektivitas program, dan terutama, peningkatan angka kunjungan wisatawan.
Potensi Reshuffle Kabinet
Secara politik, nilai rendah ini juga memicu spekulasi mengenai potensi reshuffle kabinet. Meskipun Presiden memiliki hak prerogatif penuh, tekanan dari DPR seringkali menjadi salah satu faktor pertimbangan. Analis politik dari Universitas Indonesia, Dr. Arif Rahman, menyatakan bahwa “jika tidak ada perbaikan signifikan dalam beberapa bulan ke depan, posisi Menteri Widiyanti bisa menjadi sangat rentan.” Publik dan pelaku industri pariwisata akan menanti dengan cemas apakah Kemenparekraf mampu bangkit dari keterpurukan ini dan kembali mengukir prestasi demi kemajuan pariwisata Indonesia.
